5.800 Warga Panti Sosial Dapat Kartu BPJS

Sebanyak 5.800 penghuni panti sosial di 27 lokasi di DKI, mendapatkan kartu bantuan pemeliharaan jaminan sosial (BPJS) dari Pemprov DKI, Kamis (24/4). Kartu tersebut dapat digunakan untuk berobat ke puskesmas secara gratis. Bahkan, jika mengalami sakit yang cukup parah maka dapat dirujuk ke rumah sakit terdekat. Dengan adanya kartu BPJS, seluruh warga binaan sosial (WBS) dapat berobat gratis karena sudah ditanggung Pemprov DKI.

Kelebihan bagi warga binaan sosial, mereka memiliki kartu BPJS. Namun petugas medisnya yang mendatangi panti sosial. Beda dengan masyarakat umum, yang mendatangi puskesmas atau rumah sakit.

Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta, Masrokhan, mengatakan, dari 27 panti sosial di DKI, total penghuninya mencapai 5.872. Namun, dalam dua hari ini, yang diberikan baru 5.800 WBS, sisanya akan diberikan menyusul. Mereka yang terlambat karena ada persyaratan administrasi yang belum lengkap. Namun dipastikan dalam sepekan ini seluruhnya sudah mengantongi kartu BPJS tersebut.

“Kelebihan bagi warga binaan sosial, mereka memiliki kartu BPJS. Namun petugas medisnya yang mendatangi panti sosial. Beda dengan masyarakat umum, yang mendatangi puskesmas atau rumah sakit. Kemudian kalau mereka sakitnya parah dapat dirujuk ke rumah sakit terdekat seperti pasien lainnya,” ujar Masrokhan, usai memberikan kartu BPJS secara simbolis di Panti Sosial Bina Insan, Ceger, Cipayung, Jakarta Timur, Kamis (24/4).

Panti Sosial Cengkareng Kelebihan Penghuni

Menurutnya, setelah adanya BPJS ini maka setiap hari, mulai dari Senin-Sabtu, ada petugas medis atau dokter yang berkunjung rutin ke panti-panti sosial terdekat. Mereka akan rutin mengecek kondisi kesehatan seluruh warga binaan. Bahkan, dalam waktu dekat ini akan ada dokter spesialis kejiwaan yang rutin mengunjungi Panti Laras, tempat pembinaan orang yang mengalami gangguan jiwa. Saat ini jumlah warga binaan sosial di Panti Laras sebanyak 2.231. Masing-masing di Panti Laras 1 sebanyak 737 orang, Panti Laras 2 ada 656 orang, Panti Laras 3 ada 441 orang dan Panti Laras 4 ada 397 orang.

Penggunaan kartu BPJS tersebut menggunakan sistem yang sama seperti saat diberlakukannya jaminan kesehatan daerah (Jamkesda). Hanya saja, dalam BPJS ini pasien tidak bisa langsung berobat ke rumah sakit, namun ditangani di tingkat puskesmas. Jika kondisinya tak memungkinkan barulah dirujuk ke rumah sakit terdekat.

“Kami telah meminta pada Dinas Kesehatan DKI agar di panti ini perlakuannya dibedakan. Karena kan mereka sedang menjalani rehabilitasi, jadi dokternya yang berkunjung ke panti. Karena kalau kita yang membawa keluar, repot. Misalnya untuk orang mengalami gangguan jiwa, banyak kendalanya saat dibawa keluar untuk berobat,” imbuh Masrokhan.

Sementara, Kepala Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan Dinas Kesehatan DKI Jakarta, John Marbun, menambahkan, pemegang kartu BPJS dari kalangan panti sosial akan mendapatkan perlakuan sama. Tidak ada istilah dianaktirikan, karena mereka mendapatkan hak sama dalam pelayanan kesehatan.

“Jadi bagi warga binaan sosial ini, selama memegang kartu BPJS dan berada di dalam panti sosial maka akan tercover biaya pengobatan baik fisik maupun psikis. Namun jika mereka sudah keluar dari panti, maka hanya akan tercover sampai tiga bulan,” ujar John Marbun.

Mengenai obat-obatan yang tak ada di poliklinik panti dan tak tercover oleh BPJS, pihaknya segera mengajukan pada Kementerian Kesehatan agar mendapatkan bantuan obat-obatan. Seperti obat depresan bagi para penderita gangguan jiwa, saat ini belum tercover BPJS. Makanya akan diusulkan ke Kementerian Kesehatan agar mendapatakan bantuan. Saat ini, obat-obatan yang tercover BPJS itu sudah mencapai 70 persen jenis obat-obatan.

Salah seorang penghuni Panti Sosial Tresna Werda Budi Mulia, Farida (60), mengaku senang adanya kartu BPJS ini. Pihaknya merasa lebih diperhatikan oleh Pemprov DKI. Ia sendiri hidup sebatang kara dan baru masuk ke panti itu sekitar 1,5 tahun. Suaminya dan anak semata wayangnya telah meninggal dunia sejak lama. Ia awalnya tinggal di Jember, Jawa Timur. Namun karena sendirian maka merantau ke Jakarta. Namun karena tak ada pekerjaan dan sanak saudara, ia diamankan petugas Satpol PP dan dimasukkan ke dalam panti tersebut.

“Saya saat ini sakit diabetes, makanya senang ada kartu BPJS. Karena biaya pengobatannya ditanggung pemprov DKI. Selama tinggal di panti saya juga senang karena dirawat dengan baik oleh pegawai yang ada,” ujarnya.